ADMINISTRASI PUBLIK DI TINJAU DARI SEGI SISTEM PENDEKATAN HOLISTIK

Untuk mempelajari fenomena administrasi negara, terdapat berbagai pendekatan, antara lain:

1.Pendekatan yang sistematis dilakukan melalui hukum. Dengan pendekatan ini maka organisasi kewenangan negara harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan. Demikian pula bentuk-bentuk tindakannya dan pembatasan kekuasaannya harus didasarkan atas peraturan hukum yang berlaku.

2.Pendekatan yang berdasarkan gerakan manajemen ilmiah (scientific management movement). Pendekatan ini terutama berhubungan dengan sifat lembaga-lembaga adminstratif yang dipandang sebagai wahana manajemen yang menggambarkan kriterianya untuk mencapai efisiensi (efficiency).

3.Pendekatan atas dasar historis dan biografis, yang menyoroti tentang perkembangan sistem administrasi dan kecenderungan dalam pemikiran administrasi. Berdasarkan landasan historis dari sistem administrasi ini, maka jelaslah bentuk-bentuk kelembagaan dan hubungannya, dengan kewenangan dan metode operasionalnya, serta dengan sarana pengawasan eksternnya.

4.Pendekatan Perilaku administrasi, yang menyoroti banyaknya struktur sosial pada lembaga – lembaga kenegaraaan. Pendekatan ini telah memberikan kontribusi yang berharga terhadap pemerintah dan pegawai pemerintah untuk memperoleh pengertiannya mengapa mereka harus bersikap dan bertindak. Semua pendekatan ini sangat relevan karena dari mereka timbul kesadaran dan pengertiannya.

ada beberapa pendekatan untuk mengidentifikasi organisasi publik (Menurut Caiden,1987), yaitu:
1.Organisasi publik sebenarnya identik dengan administrasi pemerintahan.
2.Dengan melukiskan bahwa identifikasi organisasi publik didasarkan pada peraturan negara, dibiayai oleh keungan negara, dan dioperasionalisasikan aparat yang mempunyai jenjang karier tertentu.3.Sifat-sifat administrasi organisasi publik berorientasi pada publik.
4.Melihat administrasi negara yang berbentuk organisasi publik memiliki ciri khusus dalam melaksanakan kebijakan publik, seperti kontrol politik, akuntabilitas, pemakaian birokrasi pemerintahan, pembuatan kebijakan pemerintah dan penegakan hukum yang berbeda yang dilakukan oleh swasta.
5.Memfokuskan pada sifat demokratisasi hubungan sosial.